70 Anggota DPR Jatim Diduga Terima Dana Program Jasmas

Rabu, 20 Juli 2011 - 9:16 WIB

Sumber:SURABAYA(Pos Kota)-

Penyelewengan program penanganan sosial ekonomi masyarakat (P2SEM) jilid II diduga terjadi lagi di DPRD Jatim. Kali ini, 70 anggota DPRD Jatim diduga kuat menerima alokasi anggaran jaring aspirasi masyarakat (jasmas) 2011 melalui Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim sebesar Rp 145.335.812.000.

Yakni, terdiri dari dana bansos Rp 70.043.800.000 dengan jumlah 862 proposal. Sedangkan, dana hibah Rp 75.292.012.000 dengan jumlah 149 proposal. Anehnya, dari 70 anggota dewan tersebut, ada 8 anggota dewan yang menerima pengucuran dana tanpa perlu mengajukan proposal.

Mereka yang mendapat dana bansos dan hibah untuk kegiatan jasmas di dapilnya masing-masing besarnya bervariasi. Ada anggota dewan yang mendapat Rp 40 juta, ada juga yang menerima hingga Rp 10 miliar. Namun demikian, transparansi dari besarnya dana yang diterima oleh masing-masing anggota dewan ini patut dipertanyakan.

“Ini patut disoroti.Dari besarnya alokasi masing-masing penerima yang tak sama, hingga ada anggota dewan yang tak mengajukan proposal tapi dianggarkan,” kata Koordinator Pusat Kajian Anti-Korupsi Jatim, Anshori, Rabu(20/7)

Menurut dia, program jasmas 2011 merupakan ‘reinkarnasi’ dari P2SEM atau P2SEM jilid II yang dulunya pernah menyeret sejumlah aggota dewan ke meja hijau, hingga memenjarakan mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrosjid. Penyebabnya, dalam realisasi program ada mark up anggaran dan pemotongan dana utuk kepentingan anggota dewan tersebut. “Ini sebagai warning, jangan sampai kasus P2SEM jilid pertama terulang kembali,” tegasnya.

Berdasarkan data yang telah diverifikasi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim itu, dana jasmas paling kecil diterima Zainuddin Nawawi (F-KB DPRD Jatim) sebesar Rp 40 juta. Sedangkan, dana jasmas terbesar diterima Tjutjuk Sunaryo (Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim) sebesar Rp 10,160 miliar.

Wakil Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar (F-KB) mendapat alokasi dana Rp 5,085 miliar. “Ini membingungkan. Apa acuan hukumnya untuk menetapkan pagu anggaran. Toh, kenyataannya wakil ketua DPRD Jatim jatahnya masih lebih kecil dibandingkan jatah ketua fraksi,” tuturnya.

Di sisi lain, ada di antara anggota dewan yang tetap mendapat alokasi anggaran jasmas kendati dalam data, yang bersangkutan tak mengajukan proposal satu pun. Salah satunya adalah Jalaluddin Alham dari Fraksi Demokrat yang mendapat anggaran jasmas Rp 5,3 miliar. Begitu juga dengan Nur Muhyidin dari Fraksi Demokrat yang mendapat Rp 3 miliar.

“Jika tak ada proposal sama sekali, lantas dana sebesar itu akan dipakai apa?” tanya Anshori keheranan. Untuk mengantisipasi adanya penyimpangan anggaran jasmas itu, pihaknya akan membentuk tim pemantau.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk penerima anggaran atau pihak yang direkomendasikan anggota dewan untuk mengelola dana tersebut telah ada acuan hukumnya. Yakni, Pergub nomor 57 tahun 2007. Dalam pergub ini telah diatur di antaranya syarat LSM yang bisa mengelola dana tersebut. Anggaran dari Biro Administrasi Pembangunan ini untuk pembangunan fisik.

Dikonfirmasi terpisah, salah satu penerima anggaran jasmas, Jalaluddin Alham, mengatakan tak benar bila dirinya tak menyertakan proposal kegiatan dalam pengajuan dana jasmas itu. “Kalau tak ada proposal, tentu dananya tak bisa dicairkan. Saya bukan membela diri, proposal saya ajukan bahkan prosedurnya melalui survei,” kilahnya.

Djalaludin juga membantah alokasi dana yang disetujui oleh Biro Administrasi Pembangunan sebesar Rp 5,3 miliar. “Angkanya tidak segitu, itu fitnah,” pungkas mantan wakil ketua DPRD Sidoarjo ini.


  Bagikan informasi ini ke teman Anda :  


Syukur
tanggal 28 Juli 2011

Rating : 1
Rating :


  • Silahkan login terlebih dahulu, untuk memberi komentar.


  • Tentang Korupsiana

    Silakan berbagi opini dan komentar tentang korupsi. Disini anda bisa :