Perjalanan Dinas Luar Negeri di Instansi Pemerintah, Melukai Hati Rakyat : Ajang Korupsi

28 April 2012

Akhir-akhir ini, gencar diberitakan mengenai perjalanan dinas luar negeri DPR, yang menghabiskan uang negara milyaran rupiah. Yang menjadi sorotan adalah perjalanan tersebut dapat dikatakan tanpa manfaat, pemborosan, menjadi ajang piknik dan shopping bagi pelakunya.

 

Bahkan ditengarai berpotensi terjadi tindak pidana korupsi terkait mark up biaya tiket, pemalsuan tiket (recovery ticket), dan mark up biaya hotel, serta melebihkan waktu perjalanan dari yang semestinya, yang ujung-ujungnya adalah mencari sisa biaya perjalanan dinas (korupsi/merugikan keuangan negara).

 

Sebenarnya, selain anggota DPR, instansi pemerintah pun (Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian),  juga melakukan hal yang sama. Bahkan tidak kalah parahnya dalam tingkat korupsi akibat perjalanan dinas luar negeri yang direkayasa/dimanipulasi dalam perencanaan sampai dengan  pelaksanaan anggarannya, demi keuntungan pribadi para pelakunya baik pejabat sampai dengan staf (PNS).

 

Alasan perjalanan dinas keluar negeri juga dicari-cari alias mengada-ada yang penting ada realisasi anggaran dan memperoleh sisa anggaran perjalanan dinas luar negeri secara tidak sah (korupsi) dengan berbagai rekayasa /manipulasi antara lain seperti di kemukakan di atas.  

 

Potensi kerugian negara akibat pemborosan dan korupsi perjalanan dinas luar negeri di instansi pemerintah juga tidak sedikit, mencapai ratusan milyar rupiah. Diperkirakan, dari hasil perjalanan dinas seorang pegawai negeri sipil baik pejabat maupun stafnya dapat memperoleh sisa uang perjalanan dinas secara tidak sah (korupsi), sejumlah berkisar antara 15 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah/ orang/pemberangakatan, tergantung negara tujuan dan tingkat hidup di negara tujuan. Dapat dihitung jika, seorang PNS berangkat keluar negeri 5 kali saja dalam setahun, maka akan memperoleh (hasil korupsi) hingga ratusan juta rupiah. 

 

Akan lebih besar lagi,  jika dalam setahun seorang pejabat/staf (PNS), melakukan perjalanan dinas luar negeri sampai puluhan kali.  Lebih miris lagi, jika dihitung dari ribuan bahkan jutaan PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri,  berapa ratus milyar biaya yang di keluarkan negara. Dan berapa puluh bahkan ratusan  milyar yang masuk kantong pribadi ( dikorupsi).

 

Maka tidak heran jika gaya hidup hedonisme, sebagian PNS sekarang ini, sangat tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan gaji yang diperolehnya. Di Instansi pemerintah sekarang ini, perjalanan dinas luar negeri adalah hal yang biasa, dan siapapun bisa dan dapat memperoleh kesempatan dengan mudah, demi pemerataan korupsi. 

 

Itu semua akibat perencanaan anggaran amburadul, dan sudah ada skenario untuk menyalahgunakan anggaran demi kepentingan pribadi gerombolan oknum PNS dan para Pejabat.

 

Sementara sekarang ini, rakyat Indonesia, banyak yang hidup sengsara, makan nasi aking bahkan kelaparan,  biaya pendidikan & kesehatan sangat mahal, tertimpa bencana, tanpa solusi dan penanganan serius dari pemerintah dengan alasan anggaran negara terbatas. Sedangkan, di jajaran birokrasi/instansi pemerintah, anggaran negara digunakan untuk berfoya-foya alias piknik ke luar negeri, dengan berbagai alasan yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bagi rakyat.

 

Gaji PNS memang tidak besar, tetapi tidak berarti harus merampok uang rakyat dengan dalih tugas negara melalui perjalanan dinas luar negeri. Moralitas melarang tujuan menghalalkan segala cara.

By Harsudi CH - Posted in: ARTIKEL


  Bagikan informasi ini ke teman Anda :  


Harsudi
tanggal 26 April 2012

Rating : 0
Rating :


  • Silahkan login terlebih dahulu, untuk memberi komentar.


  • Tentang Korupsiana

    Silakan berbagi opini dan komentar tentang korupsi. Disini anda bisa :