30 Jenis Perbuatan Yang masuk pada KORUPSI.

Bandung, bagi masyarakat yang ingin mengetahui " Hal apa saja yang dapat dikategorikan dengan KORUPSI ?" baiklah saya akan membahas 30 Jenis Perbuatan yang dapat dikategorikan dengan perbuatan KORUPSI diantaranya ;

1. MENYUAP PEGAWAI NEGERI ADALAH KORUPSI (2 jenis)

    PELANGGARAN PADA pASAL 5 AYAT (1) HURUF a dan b, UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun  2001

2. MEMBERI HADIAH KEPADA PEHAWAI NEGERI KARENA JABATANNYA ADALAH KORUPSI.

    PELANGGARAN PADA PASAL 13 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001

3. PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP ADALAH KORUPSI ( 3 JENIS )

    PELANGGARAN PADA PASAL 5 AYAT (2) pASAL 12 HURUF a  DAN b. UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001

4. PEGAWAI NEGERI YANG MENERIMA HADIAH KARENA JABATANNYA AALAH KORUPSI.

    PELANGGARAN PASAL 11 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001

5. MEYUAP HAKIM ADALAH KORUPSI

    PELANGGARAN PASAL 6 AYAT (1) a UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001

6. MENYUAP ADVOKAT ADALAH KORUPSI

    PELANGGARAN PASAL 6 AYAT (1) HURUF b, UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001

7. HAKIM DAN ADVOKAT MENERIMA SUAP ADALAH KORUPSI

    PELANGGARAN PASAL 6 AYAT (2) UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001

8. HAKIM MENERIMA SUAP ADALAH KORUPSI 

    PELANGGARAN PASAL 12 HURUF c UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001

9. ADVOKAT MENERIMA SUAP ADALAH KORUPSI

    PELANGGARAN PASAL 12 HURUF d UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001

10. PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN UANG ATAU MEMBIARKAN  PENGGELAPAN TERSEBUT  TEERJADI

      ADALAH KORUPSI

      PELANAGGARAN PASAL 8  UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001

 

11. PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKU UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI ADALAH KORUPSI 

     PELANGGARAN PASAL 9 UU. NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU. NO 20 TAHUN 2001

12. PEGAWAI EGERI MERUSAKKAN BUKTI  ADALAH KORUSI.

      PELANGGARAN PASAL 10 HURUF a UU. 31 NTAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001

13. PEGAWAI NEGERI YANG MEMBIARKAN ORANG LAIN MERUSAK KAN BUKTI ADALAH KORUPSI

      PE;ANGGARAN PASAL 10 HURUF b UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 21 TAHUN 2001

14. PEGAWAU NEGERI YANG MEMBANTU ORANG LAIN MERUSAKKAN BUKTI ADALAH  KORUPSI 

      PELANGGARAN PASAL 10 HURUF c UU NO 31 TAHUN 1999 Jo UU NO. 20 TAHUN 2001

15. PEGAWAI NEGERI MEMERAS ADALAH KORUPSI 

      PELANGGARAN PASAL 12 HURUF e UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001

16. PEGAWAI NEGERI MEMERAS PEGAWAI NEGERI YANG LAIN ADA;AH KORUPSI 

     PELANGGARAN PASAL 12 HURUF f UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001

17. PEMBORONG BERBUAT CURANG ADALAH KORUPSI 

     PELANGGARAN PASAL 7 AYAT (1) HURUF a UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001

18. PENGAWAS PROYEK YANG MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG ADALAH KORUPSI 

     PELANGGARAN PASAL 7 AYAT (1) HURUF b. UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001

19. REKANAN TNI / POLRI BERBUAT CURANG ADALAH KORUPSI 

      PELANGGARAN PASAL 7 AUAT (1) HURUF c UU, 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001

20. PENGAWAS REKANAN TNI / POLRI YANG MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG ADALAH KORUPSI. 

       PELANGGARAN PASAL 7 AUAT (1) HURUF d UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001

21. PENERIMA BARANG TNI . POLRI MEMBIARKAN PERBUATAB CURANG ADALAH KORUPSI. 

      PELANGGARAN PASAL 7 AYAT (2) UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001

22. PEGAWAI NEGERI MENYEROBOT TANAH NEGARA YANG MENGAKIBATKA KERUGIAN PADA ORANG LAIN

     ADALAH KORUPSI 

     => PELANGGARAN PASAL 12 HURUF h UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001

23. MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI 

     PELANGGARAN PASAL 21 UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001 

24. TERSANGKA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI KEKAYAAN NYA. 

       PELANGGARAN PASAL 22 UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001 

25. BANK YANG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN REKENING TERSANGKA 

      PELANGGARAN PASAL 22 UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001 

26. SAKSI AHLI YANG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MEMBERI KETERANGAN PALSU 

      PELANGGARAN PASAL 22 UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001 

27. ORANG YANG MEMEGANG RAHASIA JABATAN TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MEMBERI

       KETERANGAN PALSU.

       => PELANGGARAN PASAL 22 UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001

28. SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR ADALAH KORUPSI 

      PELANGGARAN PASAL 24. UU. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO 20 TAHUN 2001 

29. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

DEMILKIAN PEMAPARAN 30 JENIS PERBUATAN YANG TERMASUK TINDAK PIDANA KORUPSI. 

 


  Bagikan informasi ini ke teman Anda :  


doddy krisna wardana
tanggal 08 Oktober 2014

Rating : 5
Rating :


  • Silahkan login terlebih dahulu, untuk memberi komentar.


  • Tentang Korupsiana

    Silakan berbagi opini dan komentar tentang korupsi. Disini anda bisa :