Ada oknum Pejabat Natuna Merampok Uang Rakyat

Rumpon Natuna

Korupsiana-Ada Pejabat Natuna menari nari merampok  menkmati duit hasil korupsi ditenggah krisis ekonomi sedang melanda di negeri perbatasan ujung utara indonesia.

langkah tegas Kejaksaan Negeri Kabupaten natuna, Provinsi kepri merespon cepat  aduan masyarakat terkait ada oknum  pejabat teras menikmati uang hasil korupsi dengan menjual kebijakan yang dibuat dalih pengadaan  proyek pembangunan 60 Rumpon melalui Koperasi Usaha Bersama.


"Hukum hadir sebagai rambu-rambu yang harus di taati, jika tanpa hukum maka liarlah bangsa ini. hukum berlaku mutlak dan menyeluruh bagi setiap warga negara tanpa adapengecualiaan. Pancasila  dalam sila yang kedua menyatakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” adil dapat diartikan adanya kesimbangan atau kesetaraan di mata hukum.

Aspek hukum dalam penerapannya harus mempertimbangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, adil tidak ada pembedaan dalam proses hukumnya, tidak ada perlakuan istimewa,

Semboyan dan kalimat diatas sanggat memberikan respon bagi pejabat melangar aturan hukum kini tenggah hanggat dibincangkan."

 

pengembangan kasus dilidik Pihak kejaksaan Tinggi ranai  alur  kasus  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, proyek membangun 60 rumpon yang disebar  berbagai kawasan perairan Natuna meninggalkan jejak negative ke sejumlah kelompok Nelayan.


Program di gadang gadangkan akan memberikan keuntunggan bagi masyarakat nelayan oleh mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna pria paruh baya kini Non job , Tedjo Sukmono mantan kapala Dinas DKP natuna  menyibak persoalan serta ladang korupsi.

Walhasil Kejaksaan Negeri (Kejari) Ranai, tenggah  fokus menangani dugaan korupsi pngadaan pembutan Rompun Nelayan  yang melibatkan, Ketua  kelompok usaha bersama (KUB) Rumpon Mitra  Sejahtera.

Perihal penanganan terhadap kasus dugaan korupsi senilai Rp 6 miliar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Natuna itu dengan cara  modus mebuat 60 KUB  bersuber dana dari APBD  Natuna tahun 2012.

Seperti diketahui, korupsi dari pengadaan rumpon ini muncul ke permukaan awal tahun ini. Beberapa ketua kelompok nelayan merasa tidak puas dengan pembagian dana bantuan hanya sepihak tampa berpihak ke masyarakat.

Ada ketua nelayan yang mengakui jika pembagian dana bantuan tersebut tidak relevan. Dana bantuan Rp100 juta untuk 60 kelompok nelayan, namun ketua kelompok nelayan hanya terima Rp500 ribu.

Karena tidak mau ditekan oleh anggota kelompok nelayan lainnya terkait pertanggungjawaban anggaran untuk anggota, maka hal ini pun diinformasikan ke kejaksaan.


Pelampung Rumpon ini diperuntukkan bagi 60 kelompok usaha bersama (Kube) Nelayan.
Pengadaan rumpon ini dikerjakan oleh Kube Rumpon Mitra Sejahtera dan rekanan mereka. Namun beberapa kalangan masyarakat kelompok nelayan melihat ada kejanggalan.

Kenapa DKP tidak menyerahkanya ke masing-masing 60 Kube yang dibentuk sebelumnya yang juga sudah dilatih membuat rumpon. Dalam pengajuan proposal juga diketahui jika pengajuan berasal dari masing-masing Kube tersebut.

Adanya dugaan korupsi pengadaan rumpon nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mempercayai sepenuhnya pelaksaan  pekerjaan  tesebut kepada, ketua KUB  Rumpon Mitra Sejahtera untuk melaksanakan proyek tersebut oleh Dinas kelautan perikanan natuna.

‘’Kita heran kenapa dinas Perikanan dan Kelautan kok menyerahkan sepenuhya pekerjaan Rumpun itu kepada  KUB Rumpon Mitra Sejahterah sementara yang  mengajukan proposal masing-masing  dari 60 KUB.Kenapa tidak masing-masing KUB itu saja yang mengerjakan rumpun tersebut, mereka kan sudah dilatih. Jadi disinilah kuat dugaan  ada idikasi korupsinya, ‘’ kata Rahmad Nelayan Sepempang.



Masik kata Rahmad, profosal yang diajukan oleh masing-masing KUB sernilai Rp 100 Juta dengan rincian, Pembuatan gambar Rumpon Rp 3 Juta, Pembuatan dan pemansangan rumpon serta kelengkapanya Rp 47.856.000, biaya perawatan Rp 10 Juta,Biaya berdayaan masyarakat Nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut Rp 34.144.000 dan biaya operasional serta admistrasi Rp 5.000.000.

Namun, walaupun dana proposal  tersebut di cairkan Rp 100 Juta tapi yang diterima oleh masing-masing KUB hanya Rp 10 Juta dan sisanya Rp 90 juta dikelola oleh  ketua KUB Mitra Rumpon sejahtera dengan cara menahan buku Rekening Tabungan Bank Riau Kepri masing-masing KUB.

Bupati Natuna Ilyas Sabli langsung melakukan sidak ke beberapa tempat kelompok nelayan di Natuna Pekan lalu.

Pada sidak tersebut Ilyas Sabli tidak menemukan penyalahgunaan bantuan bahkan kelompok nalayan sangat terbantu dengan program rumponisasi tersebut. “Program ini cukup bagus bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Setelah saya melihat sendiri di lapangan, bantuan disalurkan sebagaimana mestinya dan tidak ada penyalahgunaan,” jelasnya pada wartawan.

Dengan pembuatan rumpon-rumpon baru yang dibiayai oleh pemerintah, maka hasil tangkapan ikan dari nelayan akan meningkat secara drastis.

“Nelayan kita tidak perlu pergi jauh-jauh melaut mencari ikan. Cukup di sekitar perairan Laut Natuna saja  karena rumpon-rumpon yang dibuat itu akan menjadi rumah beraneka macam ikan,” jelasnya.

Rumpon yang sudah dibuat tersebut selanjutnya akan diserahkan secara langsung ke masyarakat nelayan untuk dikelola dengan baik.

“Secara teknis saya tidak mengerti bagaimana cara pembuatan rumpon ini. Namun kalau melihat pengalaman, maka rumpon ini akan mampu menaikan pendapatan nelayan. Mudah-mudahan program ini akan tercapai dengan baik,” ujar Ilyas.

Kasi Pidsus kajari Ranai Bambang, saat dikonfirmasi hal ini, Rabu (5/11/2014) sejumlah Media membenarkan Pengembangan kausus akan kita rampungkan secepatnya dapat aktornya.


"Tim Kami masih lakukan pengembangan Data .Yang jelas tersangkanya akan lebih dari Dua kita tunggu saja olah informasi selanjutnya," ujar bambang.


Sudah lebih dari 70 orang saksi yang diperiksa Secara marathon . Termasuk pihak bank tempat pencairan anggaran program ini,Tegas bambang.

Kejaksaan pun masih menunggu beberapa orang saksi yang belum sempat hadir memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Kerugian negara diperkirakan senilai Rp2 miliar dari indikasi korupsi pengadaan alat tangkap rumpon.

Bansos ke rekening masing-masing KUB itu harusnya dijalankan sesuai proposal masing-masing yang diajukan namun ada kejanggan dan dinilai tidak sesuai.


Kasintel Kejari Ranai, Bendry Almi membenarkan  jika ada beberapa item yang tidak dilaksanakan dalam proses pengadaan rumpon, seperti pelatihan, kemudian beberapa spek rumpon yang diberikan kepada KUB ada yang tidak sesuai.


"Setiap KUB kan bikin sendiri pengajuan masing-masing proposal pengadaan diusulkan Rp100 juta. Namun ternyata kebijakan diserahkan ke satu kelompok saja kita telusuri lebih mendalam," terangnya.


  Bagikan informasi ini ke teman Anda :  


Rikyrinovsky
tanggal 06 Nopember 2014

Rating : 5
Rating :


  • Silahkan login terlebih dahulu, untuk memberi komentar.


  • Tentang Korupsiana

    Silakan berbagi opini dan komentar tentang korupsi. Disini anda bisa :