Pelayanan Publik Berbalur Korupsi

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE </xml><![endif]-->

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <!--[endif] -->

Suatu hari di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Karawang, seorang pemuda berperawakan kekar terlihat memperhatikan warga masyarakat yang mendatangi kantor Disdukcatpil untuk mengurus perlengkapan administratif mereka, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik atau e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Sesekali ia menyapa warga yang berkunjung ke kantornya dan berbincang sejenak dengan mereka.

Nampaknya tidak semua warga “di hadang” olehnya, hanya orang-orang tertentu yang ditawari “jasa” pengurusan e-KTP dan/atau KK, tidak gratis tentu saja. Jika kesepakatan dengan “petugas tidak resmi” di dalam lingkungan kantor Disdukcatpil Kabupaten Karawang itu tidak tercapai, maka di lingkungan luar kantor Disdukcatpil Kabupaten Karawang tersedia layanan “petugas tidak resmi” lainnya. Diantaranya “jasa” yang ditawarkan oleh staf kecamatan, bahkan tawaran jasa dari petugas parkir kendaraan di muka kantor Disdukcatpil.

Satu hal yang bisa dipastikan dari setiap percaloan di instansi pemerintah maupun pemerintah daerah adalah bahwa praktik percaloan telah menggurita dan melibatkan hampir seluruh jajaran di kantor instansi tersebut maupun staf dari kantor instansi lain yang terkait, mulai dari “petugas tidak resmi”, staf, hingga penandatangan (eksekutor). Hal lain, para calo tersebut pasti terkoneksi dengan staf yang bertugas mengurusi administrasi, mungkin termasuk pejabat penandatangannya.  

Di sebuah kantor kecamatan di Kabupaten Karawang, seorang staf kecamatan sedang memberikan penjelasan terkait pengurusan izin usaha yang kini bisa di urus di Kecamatan. Program pelayanan di kecamatan yang dinamakan PATEN itu membuat wajah kecamatan lebih humanis dan bertabur senyum. Ketika ada warga yang hendak mengurus e-KTP dan/atau KK (baru maupun perpanjangan), ia menyebutkan sejumlah persyaratan yang “wajib” dipenuhi, diantaranya KK dan KTP lama serta surat keterangan pindah dari kecamatan asal bagi pengurusan e-KTP dan KK baru, kendati sudah disampaikan bahwa berkas-berkas lama telah diberikan kepada petugas/staf kecamatan. Ketika warga menyampaikan bahwa ia akan mencoba mengurus ke kantor Disdukcatpil, dengan setengah menggerutu ia menyampaikan bahwa persyaratan yang sama juga berlaku di kantor Disdukcatpil. Belum hilang gerutuannya, ia menyampaikan opininya bahwa di kantor Disdukcatpil kerap terjadi “jalur pintas”, terbukti dari beberapa warga yang hendak mengurus e-KTP dan/atau KK tidak kembali lagi ke kecamatan, sekalipun sejumlah persyaratan nampaknya tidak atau belum dimiliki.

Perspektif pelayanan publik bertabur suap yang terjadi dimana saja dan kapan saja itu disinyalir berkaitan dengan “rejeki” yang pindah kantung, dari kantung staf kecamatan ke kantung staf Disdukcatpil (mungkin termasuk camat dan kepala dinas sebagai eksekutornya). Pergeseran kewenangan pengurusan adminstarsi itu juga disesali oleh staf kecamatan dengan kalimat “masa izin usaha di kecamatan tapi izin kependudukan ditangani Disdukcatpil ?”. Protesnya bisa dimengerti, sekalipun soal “rejeki” yang pindah kantung merupakan motifasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku general manager Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang membawahi segala urusan adminstrasi yang menjadi lingkupkewenangan Pemkab Karawang. Fungsi kontroling “Bapak Para PNS” itu diaplikasikan dalam bentuk pengawasan melekat (waskat). Sayangnya, dari jaman baheula (dulu) fungsi kontroling itu tumpul, terbukti secara faktual bahwa setiap pelayanan publik selalu berbalur suap (korupsi). Hingga tulisan ini dibuat, Kepala Disdukcatpil Kabupaten Karawang, Yudi Yudiawan, tidak berhasil dijumpai, jawaban yang sering disampaikan oleh stafnya adalah bahwa Kadisdukcatpil “sedang ke Bandung”, sedangkan nomor hape yang bersangkutan tidak aktif



  Bagikan informasi ini ke teman Anda :  


Asep Saepudin
tanggal 31 Desember 2015

Rating : 0
Rating :


  • Silahkan login terlebih dahulu, untuk memberi komentar.


  • Tentang Korupsiana

    Silakan berbagi opini dan komentar tentang korupsi. Disini anda bisa :