KORUPSI BANSOS PUPUK DI KEJATI KALBAR MANDEK

PONTIANAK_Korupsi pengadaan pupuk di Kalbar yang ditangani Kejaksaan tinggi Kalbar mandek, hingga kini tidak ada tindak lanjutnya.ini melibatkan Oknum DPRD Provinsi sampai bisa mengendalikan oknum Dinas dan oknum PPL yang  berarti penyaluran pupuk dijalankan dengan modus dan cara intervensi.

menurut keterangan Penyidik Kejati kalbar Juliantoro bahwa sudah ada penetapan tersangka untuk kasus tersebut, hanya masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPKP. " masih tahap memeriksaan kerugian oleh BPKP,"ujarnya

Di sini lah para penegak hukum yang terkadang lemah untuk menlanjutkan perkara ke dalam persidangan, pada dasarnya BPKP juga bila di desak bisa dengan cepat  mengeluarkan hasilnya, namun yang terjadi pihak Kejati kalbar seperti tidak memiliki taring.

menurut info yang terjadi di lapangan oknum ini memiliki beck up yang cukup kuat, bahkan yang terjadi oknum ini telah menjual seluruh aset demi mengamankan dari di sita negara. yang terjadi oknum pelaku ini merugikan uang negara negara.

Seperti informasi yang di peroleh Tribun Pontianak, untuk kecamatan Sui Kakap sekitar 173 kelompok tani yang terdaftar sebagai penerima dana tersebut dengan angka yang bervariasi yakni ada yang menerima Rp 15 juta paling sedikit dan paling banyak Rp 31 juta untuk perkelompok tani.

Di Kecamatan Sui Kakap untuk 173 kelompok tani yang terdiri dari desa Sui Kakap, Punggur Kapuas, Punggur Besar, Kalimas, Sui Belidak, Sui Rengas teralirkan dana bansos SL-PTT sebesar Rp 4,6 miliar melalui BNI Cabang Pontianak.

Kemudian dana bansos yang di terima para kelompok tani tersebut ke nomor rekening 007-5522-533 atas nama pemilik Ujang sukandar.

Karena uang bansos itu, lanjutnya, bersumber dari APBN pusat yang diberikan kepada petani melalui rekening tabungan kelompok tani sebesar Rp30 juta untuk tiap kelompok tani. Namun hampir semua kelompok tani tidak pernah memegang buku tabungan bahkan tidak mengetahui dengan pihak mana uang dari rekening tabungan itu dibayarkan melalui transfer ke rekening pribadi US.

Demikian dengan penyusunan dan pengisian Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Surat pesanan produk juga bukan dibuat oleh kelompok tani sendiri, bahkan banyak pula anggota kelompok tani yang tidak mengetahui berapa jumlah uang dan banyaknya barang yang menjadi hak mereka untuk diserahkan.

Hal itu diduga kuat juga banyak bantuan yang tidak disalurkan sesuai dengan jumlah besarnya uang bansos, dimana para ketua dan bendahara kelompok tani hanya diminta menandatangani draf RUK yang sudah tersedia, juga surat pesanan, tanda terima barang dan blangko kosong slip pengiriman uang BNI.

"Bahkan anehnya banyak ketua maupun anggota kelompok tani yang tidak pernah bertemu dengan pihak distributor yakni CV.Multi Agro Prima yang dijabat manajernya oleh Trisnomo tak lain abang ipar dari US, sehingga pupuk dan pestisida itu justru diantar dan didrop oleh PPL Pertanian dan bukan oleh distributor sendiri," kata Faiz.

Ditempat yang sama, salah seorang petani asal Sungai Kakap, Egi, menambahkan, dia dan beberapa petani lainnya mempertanyakan keseriusan kejaksaan mengusut kasus itu. Sebab menurutnya, bukti-bukti yang sudah diserahkan dan dihimpun lebih dari cukup dan sangat kuat.

"Apalagi modus penyimpangan bansos pupuk dalam kasus itu sudah sangat terang benderang sehingga tak ada alasan harus berlarut-larut untuk menaikkan tahapan ke penyidikan dan menetapkan segera tersangkanya untuk disidangkan di pengadilan Tipikor," kata Egi.

Dia mengatakan juga mendapat informasi terakhir bahwa penanganan kasus itu sekarang diambil alih Kejaksaan Tinggi Kalbar, namun dia mempertanyakan mengapa ada pemanggilan lagi terhadap 40 kelompok tani penerima bansos itu melalui Dinas dan PPL.

Egi meminta, jangan sampai ada upaya untuk menambah berlarut-larut proses kasus itu karena seolah penanganannya dimulai dari nol lagi. Dia juga minta pihak Kejaksaan tidak bermain-main dengan kasus yang menjadi perhatian publik luas ini karena menyangkut kepentingan rakyat petani di Kubu Raya.

"Jangan sampai karena aktor utama dugaan korupsi ini adalah kolega sangat dekat dengan orang nomor satu di Kubu Raya sehingga jangan sampai ada upaya untuk mengaburkan proses pengusutan kasus ini bahkan `mem-peti es-kannya`," kata Egi.

bahkan sudah jelas yeng terjadi adalah oknum ini membuat banyak rekening atas nama kelompok tani, namun kelompok tani tidak pernah menerima sepeserpun dari bansos tersebut.


  Bagikan informasi ini ke teman Anda :  


cece endang kusmana
tanggal 05 Maret 2016

Rating : 0
Rating :


  • Silahkan login terlebih dahulu, untuk memberi komentar.


  • Tentang Korupsiana

    Silakan berbagi opini dan komentar tentang korupsi. Disini anda bisa :