Dari KTP ke Karcis PMI: Sebuah Laporan Investigasi

(21/7)-Suasana kantor Kecamatan K yang menjadi pusat pemerintahan di tingkat kecamatan di wilayah Yogyakarta sangat tampak ramai dari luar. Di tengah kantor yang sangat teduh dengan pepohonan yang sangat rindang terbentuk pola bangunan seperti huruf U. Dimana di tempat itu ada acara sosialisasi KTP elektronik. Para pegawai kecamatan tampak sibuk memberikan pelayanan terhadap warga yang datang secara bergantian. Layanan tersebut meliputi urusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Kartu Keluarga ( KK ), surat pengantar Akte Kelahiran, dan surat-surat lainnya. Fungsi layanan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, karena dengan berbagai urusan kependudukan akan cepat terselesaikan.

Masalah registrasi kependudukan sangat rentan terhadap praktik pungutan liar yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Tim CJAC II langsung melakukan praktik investigasi dengan mengamati berbagai aktivitas yang dilakukan oleh warga ketika sedang memperoleh pelayanan dari pegawai kecamatan.

Di dalam kantor kecamatan, tim investigasi kami dihantarkan oleh salah seorang pegawai, menuju Kantor Bagian Pelayanan Umum. Dan disitulah tempat yang harus kami tuju. Dengan berbekal pengetahuan selama mengikuti pelatihan dari CJAC II mengenai jurnalisme warga, tim kami melakukan observasi secara langsung untuk mencari kemungkinan praktik korupsi di dalam pelayanan KTP tersebut. Maka untuk mengetahui berbagai kemungkinan terjadinya praktik korupsi, tim kami menyiapkan sejumlah metode pengumpulan informasi.

Pertama, tim kami melakukan investigasi dengan mencoba mengajukan pembuatan KTP sementara tanpa membawa surat pengantar dari Rukun Tetangga ( RT ). Dengan penjelasan secara prosedur, petugas tersebut menyatakan tidak dapat membantu memprosesnya.

Dengan di tolaknya pembuatan KTP tanpa surat pengantar dari RT, maka tim kami mencoba untuk mencari terjadinya praktik korupsi di luar kantor bagian layanan umum. Dan tim investigasi kami menyiapkan metode kedua dan ketiga untuk menggali informasi lebih banyak, yaitu melalui wawancara dengan kepala kantor dan warga yang datang setelah selesai membuat KTP, KK atau Surat  surat lain. Dengan senjata surat tugas di tangan, kami mengajukan permohonan wawancara. Tak disangka-sangka, kami mendapat respon dan pelayanan yang sangat baik dari Kepala Seksi kantor tersebut. SKN, Kepala Seksi tersebut, dengan ramah dan sabar melayani setiap pertanyaan yang kami ajukan. Dari perbincangan bersama orang bernama SKN, kami mengetahui bahwa berbagai prosedur dan retribusi pelayanan administrasi kependudukan telah diatur di dalam peraturan walikota dan dijalankan secara transparan. Tak tanggung-tanggung, beliau bahkan menunjukkan kuitansi standar dari pemerintah kota K dan berbagai aturan yang mendasari pelayanan di kantor tersebut.

Landasan hukum yang mengatur administrasi kependudukan di tingkat pusat adalah UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan PP No 37 tahun 2007 yang mengatur operasionalisasinya. Di dalamnya telah diatur segala hal mengenai administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia, mulai dari legalitas kependudukan (akte kelahiran), identitas kependudukan (KTP), hingga surat nikah. Oleh karena masih bersifat umum, pemerintah di tingkatan daerah selanjutnya membuat peraturan masing-masing yang lebih spesifik dan detil, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah K dengan Perda tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Aturan tersebut termasuk mengatur biaya yang harus ditanggung masyarakat saat mengakses pelayanan terkait. Peraturan-peraturan yang semacam inilah yang membuat prosedur ataupun retribusi di berbagai daerah berbeda-beda.

Transparansi terkait prosedur dan biaya pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kotagede boleh dikatakan terlihat nyata. Searah dengan visi peningkatan pelayanan publik yang dicanangkan Walikota Y, berbagai poster, banner, stiker tampak di sekeliling ruangan. X-banner bertuliskan line pengaduan, usulan, kritik, dan saran juga tampak di sejumlah sudut ruangan. Warga yang sadar akan haknya akan sangat mudah melakukan kontrol terhadap pelayanan publik dengan adanya sekian fasilitas tersebut.

Di samping transparansi aturan, secara umum petugas di dalam kantor terlihat ramah setiap kali melayani warga yang datang. Saat berbincang dengan salah seorang warga yang akan mengambil KTP, dia menyampaikan bahwa KTP paling lama sudah dapat diperoleh dalam waktu 1 hari. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Sukana bahwa pelayanan pembuatan KTP secara normal dapat diselesaikan dalam waktu 20 menit. Jika dalam kondisi tidak normal, batas waktu tersebut bisa menjadi lebih panjang. Sukana menjelaskan yang dimaksud dengan kondisi tidak normal adalah hambatan teknis seperti kerusakan komputer atau perangkat lainnya.

Sekilas, dari informasi yang diperoleh selama kurang lebih satu jam proses wawancara, dikuatkan observasi lingkungan kantor, tak tampak sama sekali adanya indikasi perilaku korupsi. Merasa cukup dengan informasi yang telah diperoleh, kamipun beranjak pamit dan meninggalkan kantor kecamatan.

Akan tetapi, tentu proses di sana bukan tanpa celah jika korupsi ingin turut serta. Informasi yang diperoleh tim dari warga, terdapat pungutan tambahan di luar biaya pembuatan administrasi kependudukan, yaitu sumbangan sukarela PMI. Nominal yang ditarik berbeda-beda tiap orang, berkisar dari Rp1000 hingga Rp3000 dan tidak setiap orang diberikan karcis bukti sumbangan.

Berbekal temuan tersebut, sebagian tim kami kembali ke kantor kecamatan dan melakukan konfirmasi kepada kepala kantor. Sementara sebagian lainnya menuju Sekretariat PMI untuk meminta penjelasan mengenai program penggalangan dana PMI. SKN membenarkan adanya program penggalangan dana PMII yang dilakukan setahun sekali dan bersifat sukarela bagi warga. SKN juga menjelaskan bahwa dana tersebut akan disetorkan kepada PMI jika bulan dana telah berakhir.

Pada saat kami menanyakan mengenai biaya legalisir yang tidak tercakup di dalam kuitansi, SKN memberikan keterangan bahwa untuk legealisir Akte Kelahiran dipungut Rp500, sedangkan KK tidak memiliki dasar aturan retribusi. Ditelisik lebih lanjut, keluar pengakuan bahwa kadang kala ada warga yang memberikan ucapan terima kasih setelah memperoleh layanan. Meski demikian, baginya ucapan terima kasih berbeda dengan gratifikasi.

Dengan demikian, kami menemukan dua celah munculnya korupsi, yaitu pemberian uang untuk pelayanan di luar yang diatur dalam peraturan retribusi pelayanan administrasi kependudukan (misal: legalisir KK dan akte kelahiran) dan sumbangan sukarela PMI tanpa bukti pembayaran. Temuan tersebut mengantar kami pulang kembali ke lokasi yang kami sepakati untuk berkumpul dan mendiskusikan seluruh temuan investigasi.

Informasi tambahan yang diperoleh dari sekretariat PMI terdekat, program bulan dana memang merupakan program rutin yang dilakukan oleh PMII dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Dana yang terkumpul di masing-masing instansi selanjutnya dikirimkan ke rekening PMI di BPD. Diakui oleh perwakilan PMI tersebut, memang masih belum ada kontrol yang baik dalam proses pelaksanaan program. Jadwal penyerahan dana misalnya, tak jarang dilanggar oleh sejumlah instansi. Jumlah karcis terpakaipun tidak benar-benar dihitung. Keterangan ini memperkuat indikasi celah terjadinya perilaku korupsi.

Memang, belum ada bukti konkret terjadinya praktik korupsi. Tapi temuan yang sejauh ini tertangkap setidaknya cukup untuk membuat kita berefleksi dan mengevaluasi diri kembali. Bahwa masih terdapat kerentanan munculnya korupsi, bahkan di tingkat yang sangat lokal. Dan tentunya sekecil apapun korupsi itu, hanya satu kata yang tetap harus kita ucapkan dan lakukan:

Kontributor: Salma, Hendra, Reza, Anik, Toto


  Bagikan informasi ini ke teman Anda :  


Salma
tanggal 23 Juli 2011

Rating : 0
Rating :


  • Silahkan login terlebih dahulu, untuk memberi komentar.


  • Tentang Korupsiana

    Silakan berbagi opini dan komentar tentang korupsi. Disini anda bisa :