Tak Luput dari Korupsi

Oleh: Anik Susiyani

Korupsi sudah menggurita di segala lini, tak terkecuali di kantor kecamatan KG di kota Yogyakarta.Pagi itu (21/7) terlihat banyak orang di kantor kecamatan tersebut sedang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Layanan kecamatan untuk pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran, dan sebagainya nampak berjalan dengan lancar. Sepintas terlihat aktivitas berjalan normal seperti biasa dan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai orang awam, kami merasa pelayanannya sangat bagus dan “mungkin” memuaskan.

Terpasang spanduk-spanduk pelayanan birokrasi yang tertulis, “Katakan Tidak Pada Korupsi”, “Hati-hati Pungli”, dan masih banyak spanduk himbauan dengan kata-kata yang memantapkan hati tiap orang yang melihatnya.

Tapi apa boleh dikata, ternyata spanduk-spanduk itu hanya pajangan yang akan membangun citra dari instansi/ lembaga pemerintah tersebut. Atau dengan kata lain, spanduk-spanduk himbauan itu hanyalah branding, sehingga akan timbul pola pikir dalam masyarakat bahwa instansi tersebut nampak tergolong  instansi yang paling bersih. Tak heran, jika kecamatan ini di-cap sebagai kategori instansi pemerintah yang bersih dari praktek korupsi.

Apa yang tertulis di spanduk, mungkin hanya akan dijadikan angin lalu oleh tiap pegawai yang melihatnya. Ya, angin lalu, karena ternyata sebagian dari perilaku mereka ada yang menyimpang, dan menurut kami, hal tersebut bukan merupakan hal yang wajar. Mungkin kebanyakan orang akan melihat hal tersebut sebagai hal yang wajar, karena nominalnya sangat kecil. Tapi, kami tidak mempermasalahkan besaran nominalnya, namun yang harus ditelisik adalah adanya perilaku menyimpang yang sudah menjadi budaya di birokrasi pemerintah di tingkat kecamatan tersebut.

Berikut hasil temuan kami: adanya indikasi praktek korupsi di kantor kecamatan KG kota Yogyakarta.

Ada beberapa macam keganjalan yang kami temukan di lapangan. Pertama, kami mencocokkan fakta di lapangan dengan biaya pada masing masing pembuatan formulir, blanko, dan surat keterangan kependudukan. Untuk biaya pembuatan KK, dikenakan biaya sebesar Rp.3000,00. Akan tetapi fakta di lapangan, mereka dipungut biaya sebanyak Rp.4000,00. Ada sisa seribu untuk membayar sumbangan dana PMI. Akan tetapi, karcis PMI tidak diserahkan kepada si pembuat KK. Sementara itu, banyak kasus lain yang juga tidak diberikan  karcis sebagai bukti pemberian sumbangan untuk PMI. Dengan begitu, karcis yang tidak diberikan dapat digunakan lagi untuk penarikan berikutnya.

Yang kedua, kami bertemu dengan salah seorang yang tengah menyelesaikan biaya administrasi untuk pembuatan surat ijin pembangunan pemondokan atau kos. Ia  membayar uang untuk biaya administrasi tersebut sebesar Rp.158.000,00. Besaran uang yang ia berikan adalah Rp.170.000,00, dengan begitu kembalian yang harus ia peroleh adalah Rp.12.000,00. Akan tetapi kembalian yang ia peroleh justru uang sebesar Rp.10.000,00 dan 2 karcis sumbangan bulan dana PMI, dimana nilai satu karcis bernilai Rp.1000,00. Dengan seperti itu, secara tidak langsung, ia dipaksakan untuk membayar PMI sebesar Rp.2000,00. Padahal didalam SK No.136/ DSTKT/ 2011 kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2011 disebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan salah satunya dengan ketentuan, harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

Dua kasus diatas bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, meskipun nominalnya sangat kecil. Kasus-kasus tersebut sering kali kita temui di kantor kecamatan, namun kita seakan apatis dengan keadaan itu. Hal itu sudah menjadi budaya di lingkungan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan saat ditemui di ruang kerjanya. “Ya kalau hanya ucapan terima kasih kan tidak bisa disamakan dengan gratuifikasi” ujarnya. Selain itu ia juga mengaku, di kecamatan tersebut juga tidak jarang, beberapa orang pegawai diberi uang yang lebih untuk pembuatan administrasi kependudukan. sehingga tak jarang para pegawai sulit untuk membedakan antara gratifikasi dan ucapan terima kasih.

Dari sini bisa kami simpulkan, bahwa budaya korupsi sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas keseharian kita. Oleh karena itu, kita harus waspada dan mempunyai kesadaran akan adanya praktek korupsi di sekeliling kita.[]


  Bagikan informasi ini ke teman Anda :  


anik susiyani
tanggal 23 Juli 2011

Rating : 1
Rating :


  • Bethriq Kindy Arrazy Sabtu, 23 Juli 2011

    Tak kirain ini berita feature, ternyata seperti laporan.

  • Silahkan login terlebih dahulu, untuk memberi komentar.


Tentang Korupsiana

Silakan berbagi opini dan komentar tentang korupsi. Disini anda bisa :